Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (1)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Pendahuluan: Lahirnya Orde Baru

Jejak historis hubungan Islam dan rezim Orde Baru dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Keberagaman sudut pandang tersebut telah dikaji oleh para peneliti Islam, seperti penelitian M. Syafi’i Anwar (1995), Abdul Azis Thaba (1996), Bahtiar Effendy (1998), M. Rusli Karim (1999), dan Masykuri Abdillah (1999). Dalam kaitannya dengan umat Islam, pandangan Snouck Hurgronye terhadap Islam tetap penting, karena Orde Baru juga menghormati Islam sebagai praktik agama pribadi tetapi tidak memberinya peluang untuk menjadi kekuatan politik seperti ketika periode awal aliansi aktivis Islam dengan tentara yang bekerja sama untuk memberantas PKI.[1]

Kelahiran Orde Baru tidak lepas dari peristiwa G 30 S/PKI dan Supersemar. Peristiwa G 30 S/PKI sendiri menyisakan sejumlah tanda tanya. Secara fisik-militer gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalyon 1 Resimen Cakrabirawa. Di Jakarta, mereka melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo, dan Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun. Sementara itu, Jenderal A.H. Nasution yang sedianya menjadi target sasaran berhasil lolos, meskipun putrinya, Ade Irma Suryani tewas tertembak.[2] Di Yogyakarta, pemberontakan juga terjadi dimana Letkol Sugijono dan Kolonel Katamso dibunuh di desa Kentungan, Yogyakarta.[3]

Terdapat sekurangnya lima versi mengenai siapa pelaku pemberontakan G 30 S/PKI.[4] Namun, istilah G 30 S/PKI yang diciptakan oleh Orde Baru secara tidak langsung telah menutup semua tafsir historis mengenai pelaku kudeta. Pasca terjadinya pembantaian para jenderal Angkatan Darat yang –konon- dilakukan oleh PKI ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto. Melalui surat perintah ini, Soekarno meminta Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas dan keamanan negara. Langkah pertama yang diambil oleh Soeharto adalah dengan mengumumkan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.[5]

Pada Sidang Umum VI MPRS tahun 1966, Supersemar disahkan oleh MPRS menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Akibatnya, Soekarno tidak mungkin lagi mencabut surat perintah tersebut. Secara tidak langsung, kekuasaan Soekarno telah terlucuti dan diserahkan kepada Soeharto. Terlebih lagi, pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak lengkap dan sama sekali tidak menyebut peristiwa G 30 S/PKI.  Pada bulan Sidang Istimewa MPRS Maret 1967, ditetapkan pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno dan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada Sidang Umum MPRS Maret 1967, Soeharto resmi ditetapkan sebagai Presiden RI.[6] Sejak itulah, Indonesia secara resmi memasuki sebuah era kepemimpinan baru yang lazim disebut Orde Baru.


[1] M.C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. (Jakarta: Serambi, 2010), hlm. 588.

[2] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 390.

[3] Ibid, hlm 398.

[4] Lima versi tentang dalang G 30 S/PKI. Pertama, PKI. Versi ini terdapat dalam buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara RI maupun dalam buku-buku sejarah di sekolah-sekolah. Kedua, kudeta internal angkatan darat, versi Ben Anderson dan Ruth Mc Vey dalam makalahnya yang dikenal sebagai Cornell Paper. Ketiga, Sukarno, merupakan versi dari Antonio Dake dan John Hughes yang menyebut peristiwa tersebut sebagai skenario Sukarno untuk melenyapkan oposisi sebagai perwira tinggi AD. Keempat, Soeharto. Keterlibatan Soeharto disinggung oleh Latief dan Wertheim. Kelima, unsur asing (CIA AS, dinas rahasia inggris, RRC, bahkan Jepang), dikemukakan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Lih. Asvi Warman Adam. Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa. (Jakarta: Kompas, 2009) Hlm. 193.

[5] Jan S. Aritonang. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 2005), hlm 365.

[6] Ibid, hlm 366-367.

Belum ada komentar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.