Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (2)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Pola Hubungan Pemerintah Orba terhadap Islam

Ketika terjadi pemberontakan G 30 S/PKI, umat Islam bekerja sama dengan ABRI dalam membantu pemerintah memadamkan pemberontakan PKI. Oleh karena itu, harapan umat Islam terhadap pemerintah Orde Baru pada awalnya cukup besar. Namun, kenyataannya harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Pemerintah Orde Baru justru lebih dekat dengan kalangan Kristen dan para pengusaha Cina daripada kalangan Islam. Thaba[1] membagi pola hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru ke dalam tiga periode, yaitu periode Antagonistik (1966-1981), Resiprokal-Kritis (1982-1985), dan Akomodasi (1986-runtuhnya Orde Baru).

Pada periode yang pertama, pemerintah menganggap kekuatan politik Islam sebagai ancaman sehingga pemerintah membuat banyak kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam. Pemerintah juga melakukan birokratisasi politik untuk menjinakkan umat Islam. Sementara itu, sebagian kelompok Islam ada yang mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap sikap pemerintah dalam bentuk konfrontasi, sehingga hubungan di antara keduanya menjadi semakin tegang. Beberapa peristiwa yang menandai periode ini adalah gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipelopori oleh Moh. Hatta; gagalnya rehabilitasi Masyumi dan berdirinya Parmusi; dimasukkannya aliran kepercayaan ke dalam GHBN; kontroversi RUU Perkawinan; dan masalah perjudian yang kian marak sejak akhir 1960 hingga awal 1970.[2]

Pada periode kedua (Resiprokal-Kritis), sifat antagonistik masih ada, tapi kedua belah pihak perlahan-lahan berupaya mengurangi kecurigaan dengan saling mempelajari dan memahami posisi masing-masing. Masa ini ditandai dengan digulirkannya ide pemerintah pada tahun 1982 untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal setiap organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia hingga penetapannya sebagai asas tunggal pada tahun 1985. Gagasan asas tunggal ini sempat menuai pro-kontra di tubuh umat Islam. Namun, pada akhirnya, sebagian besar ormas Islam bisa menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Pada periode ketiga (akomodasi), kedua belah pihak berusaha saling mendekat dan menghindari konflik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Islam. Sebaliknya, para tokoh dan berbagai ormas Islam juga mulai memberikan dukungannya secara terbuka kepada Soeharto untuk terus menjadi presiden pada periode berikutnya. Kemunculan fase akomodasi dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, yaitu munculnya kelas menengah santri baru, pembaruan pemikiran dan praktik politik Islam, serta pergesekan elit politik Orde Baru.[3]  Bentuk-bentuk akomodasi tersebut adalah adanya RUU Pendidikan Nasional tahun 1988 yang mengakui peran pengajaran agama di semua tingkat pendidikan, kebijakan mengenai masalah jilbab, RUU peradilan agama, kompilasi hukum syariah, SKB tentang Bazis, penghapusan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Kasus Tabloid Monitor, dan pembentukan BMI tahun 1991[4].

Selain Abdul Aziz Thaba, ada pula pandangan dari para peneliti lain. Rusli Karim membagi pola hubungan Islam dan negara menjadi empat periode. Yaitu tahun 1966-1972 sebagai fase mencari bentuk, tahun 1973-1985 sebagai era partai tunggal (PPP), tahun 1986-1990 sebagai era mengambang atau transisi-rekonsiliasi, dan terakhir tahun 1990 hingga kejatuhan Orba sebagai fase akomodatif. Sementara itu, Din Syamsuddin melihat bahwa hubungan antara Islam dan negara dibagi menjadi dua periode. Pertama, berupa kompetisi walaupun kurang bersifat ideologis, yang dapat dilihat melalui agenda depolitisasi Islam. Kedua, terjadi kooptasi penguasa terhadap kekuatan politik Islam, yang ditandai dengan sistem satu partai Islam, yaitu PPP.[5] Namun, pandangan-pandangan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda.

Sementara itu, dilihat dalam konteks hubungannya dengan Kristen, perjumpaan antara Islam dan Kristen pada masa Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga masa. Pertama, kurun waktu 1966-1973, kedua pihak saling berlomba untuk mendapatkan tempat pada pemerintahan yang baru ini. Namun, pada masa ini, Kristen berada di atas Islam. Kedua, kurun waktu 1974-1989, pada masa pengaruh Islam mulai menguat, sementara dominasi Kristen semakin menurun. Namun, posisi Islam belum dominan. Terakhir, pada masa 1990-1998, pada masa-masa akhir Orde Baru, golongan Kristen semakin tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Sebaliknya, peranan golongan Islam semakin meningkat.[6]


[1] Lih. disertasi Abdul Aziz Thaba yang telah dibukukan dan diterbitkan oleh Penerbit GIP, dalam Abdul Aziz Thaba. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

[2] Pramono U. Tanthowi. Kebangkitan Politik Kaum Santri. (Jakarta: PSAP, 2005). Hlm 33.

[3] Ibid. Hlm 66.

[4] Ibid. Hlm 86-104

[5] ibid. Hlm 33-35

[6] Jan S. Aritonang. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. (Jakarta: BPK Gunung Mulia: 2005). Hlm 363. Buku ini membahas sejarah perjumpaan Islam dan Kristen sejak zaman penjajahan Portugis hingga pasca Orde Baru. Untuk pembahasan yang lebih spesifik lihat juga disertasi Mujiburrahman. “Feeling Threatened Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order.” (Leiden: Amsterdam University Press, 2006)

Belum ada komentar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.