Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (3)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Kebijakan-Kebijakan Orde Baru dan Kondisi Umat Islam

Strategi Depolitisasi Ulama

Tahun-tahun antara pemilu 1971-1977 merupakan masa penataan kembali politik Orde Baru, terutama melalui penyederhanaan partai politik. Pemerintah memprakarsai penggabungan partai-partai politik ke dalam tiga organisasi, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Hanya ada dua partai politik dan satu golongan karya yang berhak mengikuti Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri pada 5 Januari 1973 dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Sebelumnya, telah didahului dengan pembentukan Golongan Karya (Golkar) yang terdiri atas golongan fungsional. PDI merupakan merger dari PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan partai Murba, sedangkan PPP merupakan penggabungan dari partai-partai Islam seperti Parmusi, PSII, NU, dan Perti. Pemerintah memainkan peranan yang berhasil dalam mengolah kepemimpinan politik PDI dan PPP.[1] Kebijakan pemerintah ini dirasakan oleh para ulama sebagai kebijakan deparpolisasi ulama. Para ulama yang tidak terpilih dalam kepemimpinan Golkar, PDI, atau PPP dibenarkan bila bersedia aktif di luar jalur parpol, misalnya dalam MUI, DDII, DKM (Dewan Keluarga Masjid), DMI (Dewan Masjid Indonesia), Rumah Zakat, dan lain-lainnya.[2]

Untuk melaksanakan deparpolisasi ulama tersebut, kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melancarkan fabian strategy, blitzkrieg strategy, dan violence strategy. Fabian strategy merupakan strategi yang dilaksanakan dengan perlahan dalam menciptakan perubahan, namun pasti (alon-alon asal kelakon). Blitzkrieg strategy siap menindak secara militer dan cepat tepat, terhadap gerakan lawan yang muncul di permukaan secara fisik militer. Selanjutnya, violence strategy adalah strategi kekerasan yang diarahkan untuk menumpas bromocorah atau preman, salah satunya dengan strategi penembak misterius.[3] Siapapun yang tidak bersesuaian dengan kehendak pemerintah dipaksa untuk bungkam. Rezim ini lebih tepat disebut sebagai rezim satu wajah.

Fabian strategy antara lain dilakukan dengan cara mengizinkan untuk sementara waktu, didirikannya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi/PMI) pada 20 Februari 1968. Parmusi pada awalnya diizinkan berdiri dengan syarat ketua dan pengurusnya bukan dari mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Pemerintah militer Orde Baru tidak dapat bekerjasama lagi dengan mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Brigdjen Ali Moertopo menilai mereka sebagai kelompok fundamentalis. Hal ini disebabkan Masjumi diduga pernah ikut terlibat pemberontakan PRRI-Permesta. Dipraktikkannya fabian strategy ini terlihat pada saat Parmusi mengadakan Muktamar November 1968 di Malang. Dalam muktamar tersebut, peserta secara aklamasi mengangkat Mr. Mohamad Roem sebagai Ketua Umum. Dampaknya, keputusan Muktamar Parmusi yang menetapkan Mohamad Roem, mantan pimpinan Partai Masjumi, sebagai Ketua Umum ditolak oleh pemerintah. Soeharto menegaskan bahwa “tokoh-tokoh Masjumi djangan sampai duduk dalam pimpinan PMI. Selagi saja berkuasa, saja tidak segan-segan membekukan PMI.”[4]

Hal yang sama juga terjadi dengan Partai Demokrasi Islam Indonesia yang digawangi oleh Moh. Hatta. Partai ini juga ditolak oleh Soeharto pada Juli 1967. Akhirnya, untuk menampung aspirasi umat Islam dalam berpolitik, Soeharto membentuk PPP. Sejumlah partai politik di-merger ke dalam PPP. Menyatunya partai-partai Islam ke dalam PPP bukannya memperkuat partai, tetapi semakin memperlemah keberadaan partai-partai Islam. Di dalam tubuh PPP terdapat dua golongan, yaitu golongan NU sebagai golongan mayoritas dan golongan Parmusi yang ditunjuk oleh pemerintah. Persaingan antara kedua golongan ini menimbulkan konflik internal di dalam tubuh partai. Selanjutnya, pemerintah mendesak PPP untuk menyingkirkan mereka yang “bergaris keras”. Proses melunakkan partai Islam berlangsung terus hingga pemilu 1982.[5]

Sebanyak enam kali pemilu diadakan pada masa Orde Baru, dan setiap kali itu pula, Golkar selalu memperoleh kemenangan mutlak. Hampir dua pertiga suara dimonopoli oleh Golkar, sedangkan sisanya PPP dan PDI. Berikut ini data hasil perolehan suara pemilu dari tahun 1971-1997.

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilu 1971–1997 (dalam %)[6]

Screenshot_3

Keterangan:

PPP dan PDI belum terbentuk sampai tahun 1973. Perolehan PPP dan PDI yang tertera di atas merupakan jumlah perolehan suara dari tiap elemen-elemen partai yang membentuknya pada pemilu 1971.

Pada dasarnya, respons umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru pada dasawarsa awal terbagi menjadi beberapa kubu, yaitu kelompok yang meninggalkan arena politik praktis, kelompok yang bersifat akomodatif terhadap kebijakan pemerintah, oposisi intra parlementer (para tokoh fundamentalis dan reformis Parmusi, PPP, dan NU), radikal konfrontatif ekstra-parlementer (PII dan HMI) serta kreatif intelektual (sekelompok generasi baru intelektual Islam). Kelompok yang pertama diwakili oleh Muhammadiyah dan para pemimpin Masyumi, yang kemudian mendirikan DDII. Kelompok yang kedua diwakili oleh Parmusi, PPP, serta NU.[7]

Selain deparpolisasi ulama, pemerintah Orde Baru juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis dakwah. ‘Imaduddin Abdulrahim, seorang pencetus LMD dan da’i yang memiliki pemikiran tegas dan keras ditangkap pada tanggal 23 Mei 1978 karena ceramah-ceramahnya yang bersifat subversif. Namun, karena tuduhannya tidak jelas, ia kemudian dibebaskan. Ismail Sunny, seorang pengurus ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang berdiri pada tahun 1990. Ia ditangkap dua kali oleh pemerintah. Pertama kali ditangkap pada tahun 1978 setelah menyampaikan kesaksian terhadap masalah inkonstitusional di Indonesia pada akhir Desember 1977. Penangkapan kedua terjadi pada tahun yang sama karena ceramah-ceramah di kampus. Bersama dengan Ismail Sunny, juga ditahan Mahbub Djunaidi dan Bung Tomo. Selain ‘Imaduddin dan Ismail, masih banyak lagi para aktivis dakwah yang ditangkap oleh Pemerintah. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah pada peristiwa Tanjung Priok 1984, penangkapan terhadap gerakan usroh Abdullah Sungkar di Lampung tahun 1989, dan penangkapan salah satu tokoh Masyumi, Muhammad Natsir.

Belum ada komentar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.