Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (4)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Sejumlah Kebijakan Lain

Selain kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas, Orde Baru juga menelurkan beberapa kebijakan yang memicu pro kontra dengan umat Islam atau yang menimbulkan pertentangan antara umat Islam dengan Kristen-Katolik. Salah satunya, SKB No. 1 tahun 1969 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 1969 dan ditandatangani oleh Menteri Agama KH Moh. Dahlan  dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, tentang pembangunan gereja. SKB ini menyatakan bahwa “Pembangunan gereja harus seizin kepala daerah dan apabila dianggap perlu kepala daerah dapat meminta pendapat organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.” Selain itu, umat Kristen juga mempermasalahkan SK Menteri Agama No. 70 tahun 1978 yang mengatur tentang pedoman penyiaran agama. “Penyiaran agama tidak boleh ditujukan terhadap orang-orang yang telah memeluk agama lain”. [1]

Selain SKB No. 1 tahun 1969, SK Menteri Agama No. 70 tahun 1978, ada lagi peraturan perundang-undangan lain, yakni UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi momok bagi kaum Kristen, karena di dalamnya mengandung pasal-pasal tentang kedudukan pendidikan agama di sekolah. Di antaranya berbunyi “Siswa mempunyai hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.” Selanjutnya, bagian penjelasan, pasal 28 ayat 2 UU No 2 tahun 1989 tersebut berbunyi “Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.”[2] Golongan Kristen khawatir UU ini menghalangi dapat misi kristenisasi. Terutama di sekolah-sekolah Kristen, hal ini menimbulkan masalah karena banyak juga anak orang Islam yang bersekolah di sekolah tersebut.

Masalah kerukunan umat beragama menjadi permasalahan serius pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Masalah kerukunan umat beragama mulai mengemuka sejak meletusnya pemberontakan G 30/S PKI, terutama karena maraknya kristenisasi. Kegiatan misi Kristen di Indonesia meningkat. Orang-orang komunis (eks-PKI) dan umat Islam yang miskin adalah sasaran utama mereka. Pada tahun 1967, misi tersebut mulai menunjukkan cara-cara yang sangat menyinggung perasaan umat Islam, yaitu dengan mendirikan gereja dan sekolah kristen di tengah masyarakat muslim. Keadaan tersebut menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, di antaranya perusakan gereja di Meulaboh Aceh (Juni 1967), perusakan gereja di Makassar (Oktober 1967), dan perusakan sekolah Kristen di Palmerah Slipi, Jakarta.[3]

Masalah kristenisasi dan kerukunan umat beragama ini memicu Presiden Soeharto mengeluarkan seruannya agar  “untuk jangan sampai mengganggu perasaan golongan lain, maka dalam penyiaran agama itu harus kita usahakan agar jangan sampai ditujukan kepada orang yang sudah beragama.” Dalam seminar tanggal 28 Oktober tentang “Peranan Pemimpin-Pemimpin Agama dalam Pembangunan Nasional” Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI, M. Panggabean juga menyampaikan pidato yang menghimbau untuk ditingkatkannya kerukunan hidup beragama dan toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, dengan memperhatikan faktor-faktor di bawah ini.

  1. Jangan sampai orang berusaha supaya orang lain yang sudah memeluk agama meninggalkan agamanya untuk memeluk agama yang ia peluk, dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan
  2. Menjauhi polemik untuk lebih meningkatkan hubungan antara kelompo-kelompok
  3. Saling memahami kepercayaan satu sama lain[4]

Untuk mencegah perselisihan antar umat beragama dan membendung maraknya kristenisasi, pihak Islam mengajukan suatu modus vivendi, suatu rumusan piagam antar agama. M. Natsir telah menawarkan tiga solusi yang kiranya dapat menjadi titik temu antara umat Islam dan Kristen, yaitu sebagai berikut.[5]

  1. Kristen tanpa mengurangi hak dakwah mereka untuk membawa perkabaran Injil sampai ke ujung bumi, supaya menahan diri dari maksud dan tujuannya dari program Kristenisasi itu;
  2. Orang Islam pun harus menahan diri, jangan cepat-cepat melakukan tindakan fisik. Tapi, ini hanya bisa apabila orang Kristen pun dapat menahan diri;
  3. Sementara itu, pihak pemerintah harus bertindak cepat apabila pihak Kristen tidak mematuhi larangan-larangan pemerintah, agar pada orang Islam tidak timbul perasaan tidak berdaya, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap rongrongan pihak lain.

Akan tetapi, pihak Kristen dan Katolik menolaknya. Kemudian dari Menteri Agama, Mukti Ali juga memberikan sebuah bentuk penyelesaian terkait tata cara penyebaran agama. Pada tahun 1979, Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor 70 Tahun 1979 tentang Pedoman Penyiaran Agama.[6] Namun seiring berjalannya waktu, baik usulan dari M. Natsir maupun keputusan Menteri Agama Mukti Ali, belum berjalan dengan efektif. Sampai saat ini, masih banyak kerusuhan yang disebabkan praktik-praktik penyebaran agama, terutama kristenisasi. Maka, mau tak mau yang terjadi saat ini adalah gejala free fight for all dan survival of the fittest di bidang agama.[7]


[1] Adian Husaini. Gereja-Gereja Dibakar: Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia. (Jakarta: Dea Press, 2000). Hlm 154.

[2] Ibid. Hlm 159

[3] M. Natsir. Islam dan Kristen di Indonesia. (Jakarta: Media Dakwah, 1983). Hlm. 207.

[4] Ibid. Hlm 252

[5]Lebih lanjut, baca M. Natsir. Mencari Modus Vivendi Kerukunan Ummat Beragama di Indonesia. Cetakan kedua. (Jakarta: Media Dakwah, 2007).

[6] Menurut butir kedua isi surat keputusan tersebut, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

  1. ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain;
  2. dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama;
  3. dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;
  4. dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang lain yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

[7] M. Natsir. Islam dan Kristen di Indonesia. (Jakarta: Media Dakwah, 1983) Hlm 248.

Belum ada komentar

Leave a Reply