Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (5)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Otak di Balik Pemerintahan Orde Baru

Musuh Orde Baru ada dua, yaitu ekstrim kiri (marxis) dan ekstrim kanan (fundamentalis). Terhadap ekstrem kiri, yang dilakukan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya sekaligus pernyataan sebagai organisasi terlarang. Sementara itu, terhadap golongan Islam, tindakannya lebih banyak lagi, di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi; dikeluarkannya peraturan Mendagri No 12/1969 dan PP No 6/1970 tentang monoloyalitas pegawai negeri; pemaksaan fusi parpol dengan UU No 3/1973; terbitnya UU Perkawinan 1974 yang merupakan deislamisasi kaidah-kaidah kemasyarakatan karena banyak bertentangan dengan hukum-hukum perkawinan Islam; terbentuknya MUI sebagai perwakilan tunggal umat Islam pada 1975 yang lebih sering merupakan alat legitimasi pemerintah; serta disahkannya aliran kepercayaan dan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) melalui Tap MPR No II/1978.

Otak dari berbagai kebijakan yang mendiskreditkan Islam pada masa Orde Baru adalah Letnan Jenderal Ali Moertopo.[1] Pada tahun 1970, Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dibajak oleh John Naro, yang didalangi oleh Ali Moertopo. Selanjutnya, pada peristiwa 15 Januari (Malari) 1974, Ali Moertopo menuduh dan memfitnah umat Islam. Eks PSI dan eks Masyumi atau ekstrem kanan dituduh sebagai dalang peristiwa tersebut. Pasca 1982, peran Ali Moertopo digantikan oleh Jenderal Benny Moerdani. Pada tahun 1983-1985, Benny menggalakkan kebijakan bahwa semua ormas dan parpol harus berasaskan Pancasila. Peristiwa menarik sesudahnya, yaitu kasus “lembaran putih”. “Lembaran putih” merupakan surat protes yang dikeluarkan oleh Petisi 50 dan ditandatangani oleh sejumlah tokoh Islam. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Benny Moerdani untuk menangkap para penceramah yang dianggap garis keras seperti AM Fatwa, Abdul Qadir Jailani, Tasrif Tuasikal, HM Sanusi, HR Dharsono, Oesmany El Hamidy, Mawardi Noor, Tonie Ardie, dan lain-lain. Mereka dicap sebagai ekstrem kanan.

Pilar sentral daripada pemerintahan rezim Soeharto adalah kelompok militer, yang lebih akrab disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dalam rangka menyingkirkan umat Islam, ABRI merumuskan beberapa strategi politik. Strategi ini dilakukan melalui beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh institusinya maupun perwira tinggi militer. Pertama, Desember 1966 kelompok militer menyatakan akan mengambil tindakan tegas kepada siapa saja yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menggunakan langkah-langkah koersif dan kooptatif untuk mempengaruhi hasil pemilu tahun 1971, dimana ABRI menjadi tulang punggung Golkar. Ketiga, melalui Mendagri mengeluarkan peraturan menteri yang dimaksudka untuk memurnikan wakil-wakil Golkar di badan-badan legislatif, pegawai negeri dilarang dan harus diganti jika mereka bergabung ke dalam partai politik (PNI, NU, Parmusi, PSII, dll). Keempat, restrukturisasi parpol melalui fusi partai politik. Kelima, penerapan konsep massa mengambang, dimana aktivitas partai di tingkat desa dan kecamatan hampir sepenuhnya dihapuskan. Keenam, dasar ideologi pancasila. Ketujuh, pemberlakuan UU Keormasan pada tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi sosial keagamaan untuk menggunakan asas tunggal Pancasila.[2]


[1] Baca buku Strategi Politik Nasional Ali Moertopo (Jakarta: CSIS, 1974). Lihat juga dalam Adian Husaini. Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009) Hlm. 13.

[2] Lebih jelas lagi mengenai hal ini dapat dilihat skripsi Edhy Hariyanto. “Peran Politik Militer (ABRI) Orde Baru terhadap Depolitisasi Politik Islam di Indonesia (Studi terhadap Hegemoni Politik Militer Orde Baru terhadap Politik Islam tahun 1967-1990).” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006). Hlm 117-118.

Belum ada komentar

Leave a Reply