Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (6)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Peranan Islam dalam Masa Transisi: Antara Orba ke Reformasi

Selama 32 tahun (1966-1998) berkuasa, Soeharto telah sukses melakukan berbagai pencapaian dalam pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur, pertanian, dan industri. Bersamaan dengan itu, pembangunan sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi Islam juga dilakukan. Meskipun, tidak dipungkiri banyak kejahatan kemanusian dan KKN yang mewarnai perjalanan kekuasaannya. Hingga pada bulan Agustus 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi, yang sebelumnya juga telah menghantam Thailand dan sejumlah negara Asia lainnya. Meskipun mendapatkan bantuan dana dari IMF (International Monetary Fund) pada bulan Oktober 1997 dan Januari 1998, nilai mata uang Indonesia tergelincir dari rata-rata Rp 2400 per dolar US pada pertengahan 1997 menjadi Rp 17.500 pada bulan Maret 2008. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang juga terkena imbas krisis moneter, Indonesia termasuk yang terkena dampak paling parah, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial.[1]

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 menjadi katalis bagi rakyat untuk mempertanyakan legitimasi Orde Baru dan membayangkan masa depan negara tanpa Suharto. Krisis ekonomi tersebut kemudian melahirkan krisis politik. Elit kekuasaan memperlihatkan perpecahan internal yang parah. Para oposan yang berserakan mulai bersatu dalam sebuah gerakan bersama, sementara dukungan internasional, terutama yang berasal dari institusi-institusi keuangan, lenyap. Semua itu dan faktor-faktor lainnya yang terjadi secara simultan menciptakan tekanan yang besar sehingga akhirnya Soeharto kehilangan dukungan. Akibatnya, dia tak punya pilihan lain selain mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.[2] Pengunduran diri Soeharto ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Dari satu sisi, pengunduran diri ini merupakan pelaksanaan ke luar dari keputusan yang diambil dari dalam hatinya sendiri. Di sisi lain, juga karena perlawanan luas dari rakyat Indonesia dan pengkhianatan yang dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri. Sebanyak 14 menteri menyatakan diri menolak diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi.[3]

Tidak dipungkiri bahwa umat Islam memiliki peranan besar dalam suksesi kekuasaan menuju masa Reformasi.[4] Pada masa ini, umat Islam tengah berada pada posisi yang strategis dan kuat. Amien Rais, tokoh Muhammadiyah yang juga seorang cendekiawan Islam, adalah lokomotif bagi gerakan reformasi. Kekuatan reformasi juga tidak lepas dari sumbangan peran para mahasiswa muslim di berbagai kampus. Mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI, HMI, BEM KM, dan sejumlah LDK ikut turun ke jalan menuntut reformasi dan turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan. Pada waktu-waktu selanjutnya, peristiwa ini menjadi momen yang sangat bersejarah dalam konstelasi pergerakan mahasiswa muslim di Indonesia.

Akhirnya, sejak 21 Mei 1998, Habibie resmi mengambil alih kepemimpinan Indonesia. Pemerintah reformasi yang baru saja dibentuk ini langsung dituntut untuk melaksanakan sejumlah agenda. Berikut ini merupakan sejumlah agenda keagamaan pemerintah reformasi, yaitu

  1. Reposisi ulama

Selama pemerintahan Orba, ulama diposisikan sebagai fasilitator penguasa untuk mengamankan kebijakan-kebijakannya. Pemerintah reformasi dituntut untuk mengubah paradigma dalam memandang ulama tersebut. Ulama harus diposisikan berada di atas penguasa (umaro’). Ulama tidak perlu sungkan mengeluarkan fatwa walaupun kurang disenangi asal fatwa itu sesuai menurut ketentuan syariat.

  1. Penentuan puasa,
  2. Biaya haji, yang dinilai tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan,
  3. UU Penyebaran Agama dan rumah ibadah, pemerintah diharapkan lebih berani mengambil sikap untuk menetapkan UU tersebut. [5]

Namun, berbeda dengan pendahulunya, kepemimpinan Habibie dinilai sangat lemah karena sejumlah faktor. Selain karena legitimasi kekuasaannya dipertanyakan oleh banyak orang dan munculnya persepsi bahwa Habibie merupakan warisan dari Soeharto, Habibie juga dinilai tidak memiliki basis massa yang kuat untuk membangun kekuasaannya. Tokoh-tokoh Islam seperti Amien Rais, Nurcholis Madjid, Adnan Buyung, dan Emil Salim, cenderung menempatkan Habibie sebagai pemerintahan transisi yang bertugas menyiapkan pemilu selanjutnya.[6] Segera setelah menggantikan Soeharto sebagai presiden, Habibie membuka keleluasaan publik untuk membentuk partai politik.

Di era reformasi, hasil amandemen UUD 1945 memungkinkan partai politik tumbuh berlipat ganda jumlahnya. Partai-partai yang berasas Islam atau dipimpin oleh tokoh Islam, menurut Vincent Wangge SH dalam Direktori Partai Politik Indonesia (1999), antara lain yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Masyarakat Umat Muslimin Indonesia Baru-Partai Masyumi Baru (PMB), Partai Ummat Islam (PUI)[7]

Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra, Partai Masyumi Baru (PMB) pimpinan Ridwan Saidi, dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPIIM) pimpinan Abdullah Hehamahua merupakan sejumlah partai yang berasal dari eks-Masyumi.[8] Kemunculan partai-partai muslim ini disinyalir oleh sejumlah pengamat sebagai awal kebangkitan kaum santri di Indonesia. Dari 48 partai politik, 20 partai di antaranya dapat dikategorikan sebagai partai Islam. Namun, meskipun dari segi kuantitas cukup banyak, nyatanya partai-partai Islam tersebut tidak mendapatkan kemenangan. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP, dengan perolehan suara sebanyak 33,7 %. Sementara itu, partai-partai Islam seperti PPP, PKB, PK, PNU, dan PAN cenderung mendapatkan suara sedikit. PAN yang dipelopori oleh Amien Rais hanya meraih suara 7 %. Berikut ini data perolehan suara pemilu 1999.[9]

Screenshot_4

Hal itu menimbulkan pertanyaan, kenapa partai Islam kalah? Tidak lain, karena mereka pecah. Oleh karena melihat hasil pemilu ini, beberapa orang yang dimotori oleh Amien Rais mendirikan poros tengah untuk menyatukan kekuatan umat Islam. Dari PDI-P, Megawati dicalonkan sebagai presiden atas dukungan sejumlah partai, yaitu PDI-P, PKB, PBTI, PDKB, PNI, dll. Sementara dari poros tengah, awalnya ada dua calon, yaitu Gus Dur dan Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri pada detik-detik akhir. Hal ini mengagetkan kubu Megawati. Kekuatan umat Islam pun terpusat untuk mendukung Gus Dur, di antaranya dari PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKU, PSII, PNU.[10] Apalagi, pada saat itu, sosok perempuan yang menjabat sebagai presiden belum bisa diterima oleh sebagian besar kalangan umat Islam. Tahun 1999, Abdurrahman Wahib atau Gus Dur resmi dilantik sebagai Presiden RI ketiga. Ia merupakan presiden Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang berasal dari kalangan santri.


[1] Colin Brown. A Short History Of Indonesia: The Unlikely Nation? (New South Wales: Allen & Unwin, 2003). Hlm 226

[2] Yudi Latif. 2012. Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20. Yayasan Abad Demokrasi: Jakarta. Hlm 657.

[3] Pramono U. Tanthowi (2005), hlm 183

[4] Eman Mulyatman. “Islam di Era Reformasi: Mengantar Buih Jadi Gelombang” dalam Majalah Sabili Edisi No 9 Th X 2003, hlm 172-177

[5] Daud Rasyid. Islam dan Reformasi: Telaah Kritis Atas Keruntuhan Rezim-Rezim Diktator dan Keharusan Kembali kepada Syari’ah. (Jakarta: Usamah Press, 2001). Hlm. 69-74.

[6] Pramono U. Thantowi, Hlm 188-189.

[7] Lihat Ahmad Mansyur Suryanegara. 2012. Api Sejarah 2. (Bandung: Penerbit Salamadani, 2012)

[8] Op Cit, Hlm 201.

[9] M.C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Third Edition. (Hampshire:Palgrave, 2001). Page 418.

[10] Pramono U. Tanthowi. Hlm 224.

Belum ada komentar

Leave a Reply