Islam dan Umat Islam Pada Masa Orba Hingga Pasca-Reformasi (7)

oleh Kabul Astuti (Santri Pesma Ilir-Ilir)

Islam Pasca Reformasi: 1998-2012

Tidak terlihat memperoleh keunggulan politik sejak 1950-an, Islam bergerak ke depan dalam politik Indonesia sejak 1990-an. Indonesia sedang mengalami kebangkitan Islam sejak 1980-an.[1] Menurut Martin van Bruinessen, pembangunan di Indonesia sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 memberikan perubahan besar pada wajah Islam Indonesia. Hal itu ditandai dengan munculnya keinginan untuk menegakkan hukum syariah, semakin menguatnya kekuatan umat Islam dalam kancah politik, serta munculnya berbagai gerakan yang semula di bawah tanah, seperti PKS, HTI, Jama’ah Tabligh dan Salafi.[2] Seperti kotak pandora yang baru saja dibuka, pada masa setelah Orde Baru berbagai kelompok seolah berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Gerakan-gerakan yang semula bergerak di bawah tanah mulai muncul ke permukaan.

Setelah runtuhnya Orde Baru hingga 2013, Indonesia telah mengalami empat kali pergantian kepemimpinan dan lima kali pemilu. Mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga terakhir dua periode di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Keempat sosok tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Soekarno ternyata lebih banyak berbicara dengan bahasa lugas, tanpa tedeng aling-aling; Soeharto sangat high context, senyumnya multi-tafsir; Habibie kuat dengan bahasa tubuh dan emosional; Gus Dur tidak punya pola, alias suka-suka, tepi sering menggertak komunikan; Megawati easy going dan, konon, tidak mau repot; sedang SBY sering membingungkan dan kurang jelas.[3] Majalah Suara Hidayatullah dalam sebuah artikel memberi judul tentang pemerintahan SBY-JK dalam hubungannya dengan syariat Islam sebagai politik angin bertiup. SBY tidak bersifat represif terhadap umat Islam, tetapi juga membiarkan program-program sekularisasi terus dijalankan.[4]

Awalnya, pada bagian ini penulis ingin membuat gambaran sikap keempat presiden di atas terhadap Islam. Hal itu sangat menarik, sebab keempat-keempatnya memiliki latar belakang dan kondisi kultural yang berbeda-beda. Habibie dikenal sebagai intelektual muslim yang pernah berkiprah di ICMI, Gus Dur merupakan seorang santri nyleneh, anak kyai yang hidup di suasana kultur religius, Megawati bisa dibilang lahir dari keluarga nasionalis sekular, sementara SBY memulai karirnya dari kalangan militer dan tidak memiliki latar belakang kedekatan dengan kelompok agama. Akan tetapi, karena keterbatasan literatur, hal itu tidak dapat dilakukan.

Pemerintahan Gus Dur banyak menuai kritik dan protes dari masyarakat. Serangan terhadap Gus Dur sebagian besar diarahkan pada kelemahan fisiknya, banyak pernyataan Gus Dur yang emosional dan dianggap melanggar konstitusi. Sikap Gus Dur kadang-kadang nyleneh dan menyakiti sejumlah pihak. Perkataannya yang menyinggung sejumlah pihak, seperti “Apa bedanya DPR dengan taman kanak-kanak?” dalam Sidang Paripurna DPR, telah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia juga dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus Aceh dan menganggap sepele masalah Maluku. Gus Dur semakin menyakiti hati umat Islam ketika ia mengemukakan rencana membuka hubungan dagang dengan Israel.[5]

Gus Dur dinilai gagal mentransformasikan kepemimpinan patrimonial seperti kepemimpinan dalam pesantren, menjadi kepemimpinan modern dalam skala yang lebih luas. Dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, secara tidak sadar Gus Dur sebenarnya sedang menggerogoti kekuasaannya sendiri.[6] Di sisi lain, ia dipuji-puji oleh Barat sebagai sosok Islam moderat, non fundamentalis, tidak radikal dan tidak ekstrim. Ia juga sempat dinominasikan sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 2000. Koran International Herald Tribune (IHT), 21 Oktober 1999 menyebut Gus Dur sebagai pemimpin muslim yang toleran dan inklusif serta seorang pejuang HAM.[7]

Memasuki tahun 2001, dukungan terhadap Gus Dur semakin melemah. Sebagian kalangan di DPR/MPR meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR.  Hal ini semakin beralasan ketika 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang berisi pembekuan DPR/MPR dan Partai Golkar, serta mempercepat pemilu. MA mengeluarkan fatwa bahwa dekrit tersebut melanggar hukum. Akhirnya, SI MPR dilaksanakan pada tanggal 21-26 Juli 2001. Hasilnya, dekrit presiden tanggal 23 Juli 2001 dinyatakan tidak sah dan bertentangan hukum, MPR memberhentikan Gus Dur, menetapkan Megawati sebagai Presdiden RI serta mengangkat Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

Belum ada komentar

Leave a Reply