Respon Muhammadiyah Terhadap Kristenisasi (Bag. 1)

Muhammad Isa Anshory, SS, MPI

Salah satu tantangan dakwah terbesar yang dihadapi umat Islam Indonesia adalah Kristenisasi. Hal tersebut menjadi problem serius di negeri ini. Hubungan umat Islam dengan umat Kristen sering mengalami ketegangan.Umat Islam berkali-kali menghadapi penyebaran agama dengan cara tidak sehat dari pihak Kristen. Tidak jarang usaha pihak Kristen itu disertai penodaan terhadap agama Islam.

Kristenisasi mempunyai akar sejarah cukup panjang di negeri ini. Sejarah menunjukkan bahwa Kristenisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekspansi kolonialisme. Agama Kristen datang dan menyebar seiring dengan datang dan menyebarnya kolonialisme Barat. Portugis maupun Belanda sama-sama datang dengan membawa misi Kristen. Di dalam Encyclopædie van Nederlandsch-Indiëdisebutkan, “Mengenai sikapnya terhadap perkara agama di kepulauan ini (Nusantara), orang Belanda berdasarkan contoh sama dengan orang Portugis. Di mana pun dia tinggal dan menjumpai pribumi Kristen, keadaan mereka itu tidak disia-siakannya. Sebaliknya, di mana pun belum ada pribumi Kristen, dia berusaha menyebarkan Kristen di tengah-tengah mereka.”[1]

Dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia dikenal sebuah periode yang disebut masa politik etis. Periode ini terjadi pada awal abad XX, yaitu pada masa puncak kejayaan kolonialisme Belanda. Periode ini sangat penting untuk dikaji karena banyak perubahan terjadi demikian cepatnya. Kristenisasi meningkat pesat dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran umat Islam Indonesia sehingga melatarbelakangi pendirian organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah.

Lahirnya Politik Etis dan Semangat Kristen

Politik etis merupakan reaksi terhadap politik liberal (1870-1900). Masa politik liberal merupakan masa eksploitasi Indonesia oleh perusahaan-perusahaan swasta setelah dihentikannya sistem tanam paksa (cultuurstelsel) secara bertahap. Pengejaran untung oleh para pengusaha swasta Eropa menyebabkan perekonomian pribumi porak poranda.[2] Maka dari itu, muncullah kritikan dan kecaman terhadap penerapan politik liberal di kalangan orang Belanda. Pada 1888, P. Brooshooft, redaksi surat kabar di Semarang, De Locomotief, menuntut pemerintah Belanda agar memperbaiki keadaan pribumi di Hindia Timur dan memberi otonomi lokal yang lebih besar.[3] Sebuah kritikan datang dari Mr. Conrad Th. van Deventer pada 1899 melalui artikelnya “Een eereschuld” (Utang Budi) di majalah ternama “De Gids”. Senada dengan P. Brooshooft, van Deventer menuntut pemerintah membayar budi atas dana berjuta-juta dari keuntungan sistem tanam paksa. Jumlah yang harus dikembalikan sekitar 187 juta gulden. Uang ini dipergunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan kepentingan publik lainnya.[4]

Sementara itu di Negeri Belanda sendiri, tuntutan untuk meninggalkan politik eksploitasi semakin kuat. Semua partai memberi tekanan pada politik kolonial yang didasarkan pada suatu kewajiban moril dan diarahkan pada perbaikan nasib penduduk pribumi. Partai Liberal yang menguasai politik selama lima puluh tahun terakhir telah keluar dari kekuatan politik. Koalisi partai agama (Partai Roma Katolik, Partai Anti-Revolusioner, dan Partai Kristen Historis) dan kelompok kanan berhasil memenangkan pertarungan politik dan menetapkan untuk kembali pada prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan.[5] Tiga partai agama tersebut memiliki program yang banyak menitikberatkan pada agama, kerja bebas, dan kewajiban moral dari negeri induk. Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan misi, juga menuntut dukungan pemerintah kolonial terhadap kegiatan-kegiatan itu. Kedudukan legal agama dan orang-orang Kristen harus diatur dengan undang-undang.[6] Partai Anti-Revolusioner, di antaranya, menyebutkan programnya:

Pengkristenan Nusantara tetap merupakan panggilan rakyat Kristen Eropa (Belanda), yang jika ditinjau dari segi kenegaraan maupun kemasyarakatan adalah juga sangat penting. Maka dari itu, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dan tunjangan keuangan dalam melakukan pendidikan dan perawatan (misi).[7]

Partai agama juga menentang eksploitasi ekonomi dan finansial, terutama penggunaan uang-uang Hindia untuk kepentingan negeri Belanda. Politik eksploitasi perlu diganti dengan politik kewajiban etis, atau poltik sosial. Selain itu, mereka menuntut agar diberikan perhatian lebih banyak kepada kepentingan penduduk.[8] Politik ekspansi yang dijalankan secara keras juga ditentang oleh kaum agama. Mereka menegaskan bahwa kaum Nasrani tidak diperbolehkan memiliki daerah jajahan, kewajibannya ialah mendatangkan peradaban dan agama Kristen. Dalam prakteknya perubahan politik kolonial hanya merupakan eksploitasi untuk perbendaharaan Belanda menjadi eksploitasi untuk kepentingan sosial, baik Belanda maupun asing.[9]

Belum ada komentar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.