Menoesoen Kekoewatan: Perjuangan Umat Islam pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia (2)

Lanskap Politik Kolonial

Sejarawan senior Ahmad Mansur Suryanegara menganalisis adanya perubahan sistem imperialisme yang berpengaruh pada gaya imperialisasi, apa yang ia sebut sebagai, “Keradjaan Protestan Belanda”. Dalam karya monumentalnya ia menulis,

“Ulama Indonesia dalam memasuki dekade ketiga abad ke- 19 dihadapkan perubahan sistem imperialisme kuno menjadi imperialisme modern. Hal ini sebagai akibat kebangkitan Negara Kesatuan Italia yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Negara Gereja Katolik Vatikan pada 1870 M. Peristiwa ini membuka kesempatan untuk Keradjaan Protestan Belanda, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Amerika Serikat untuk mendeklarasikan negaranya sebagai pembangun imperialisme modern dan kapitalisme.”[1]

Perubahan sistem imperialisme kuno menuju imperialisme modern yang disusul dengan munculnya kapitalisme tersebut berujung pada kebijakan liberalisasi dan kapitalisasi tanah jajahan. Hal itu yang setidaknya terjadi di Hindia Timur dengan penguasaan dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Kebijakan Cultuur Stelsel (sistem pembudidayaan) yang diberlakukan Belanda sebelumnya telah dianggap sukses dan begitu menimpakan kerugian bagi pribumi. Sehingga, untuk melanjutkan kesuksesan itu Belanda mempertegasnya dengan sistem kapitalistik. Pembukaan tanah jajahan untuk pemodal asing (investor yang membuka perkebunan swasta, industri, dan segala hal yang bersifat eksploitasi—dari sudut pandang pribumi tanah jajahan) dibuka pada tahun 1870. Liberalisasi dan Kapitalisasi ekonomi ini tentu berasal dari kebijakan politik yang diorbitkan oleh kalangan liberal dan pemodal asing di Belanda. Oleh karenanya, dampak in and out begitu terasa melekat di tanah jajahan. Proses liberalisasi dan kapitalisasi ini akhirnya mengarahkan kebijakan-kebijakan setelahnya.

Kebijakan kapitalisasi semakin diperluas oleh penjajah-kolonialis Belanda, kemudian mempertegas seluruh wilayah yang bisa ditaklukkan oleh Belanda (terutama Sumatera dan Jawa). Para petani yang sebelumnya mengelola tanah pertaniannya sendiri, setelah kebijakan kapitalisasi ekonomi ini harus menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Kebijakan kapitalisasi atau yang sering juga disebut sebagai Politik Pintu Terbuka ini akhirnya justru memiskinkan rakyat pribumi secara radikal. Kritik dan kecaman kepada Belanda—yang saat itu sudah disebut sebagai “pemerintah”—semakin banyak.

Negeri induk dan pemerintah Belanda di Hindia Timur akhirnya mengevaluasi pelaksanaan politik liberalisasi dan kapitalisasi itu. Hasil evaluasi yang berdasar pada penyelidikan itu menghasilkan sebuah kebijakan politik baru yang disebut “Politik Etis”. Berbeda dengan Politik Pintu Terbuka yang dibidani oleh kalangan liberal, Politik Etis cenderung diteorikan oleh para humanis semacam C. Th. Van de Venter. “Program utama kebijakan ini adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat bumiputera seperti: irigasi, reboisasi, transmigrasi, sistem perkreditan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat,” demikian sebagaimana diungkapkan oleh Nasihin.[2]

Berubahnya kebijakan politik kapitalisasi menuju politi etis—yang juga disebut politik balas budi ini, sering disebut mengandung peran kelompok humanis, sebagaiamana disebutkan di atas. Kaum humanis Belanda ditampakkan sebagai pemegang peran utama yang kemudian mengadakan humanisasi pribumi setelah terjadi eksploitasi besar-besaran oleh kaum modal dan pemerintan Belanda sendiri. Namun kenyataannya kelompok humanis ini lekat sekali hubungannya dengan peran aktif kelompok teologis di negeri induk. Peran aktif kelompok teologis Protestan di Negeri Belanda ini kemudian menentukan arah kebijakan balas budi dan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda di negeri jajahan. Arah yang dimaksud di sini jelaslah dengan apa yang disebut sebagai kristenisasi.

Mengintepretasi ulang dari penjelasan Sartono Kartodirjo, Muhammad Isa Anshory melacak keterlibatan pengaruh Kristen dalam Kebijakan Politik Etis:

“Tiga partai agama tersebut [Partai Roma Katolik, Partai Anti-Revolusioner, dan Partai Kristen Historis], memiliki program yang banyak menitikberatkan pada agama, kerja bebas, dan kewajiban, moral dari negeri induk. Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan misi, juga menuntut dukungan pemerintah kolonial terhadap kegiatan-kegiatan itu. Kedudukan legal agama dan orang-orang Kristen harus diatur dengan undang-undang.”[3]

Partai-partai agama (Kristen) tersebut berpendapat bahwa tugas Belanda sebagai pemerintah kolonial bukanlah untuk mengeksploitasi, namun mengadabkan pribumi dengan Kristen. Langkah yang memungkinkan untuk ditempuh adalah melalui pendidikan. Sehingga Politik Etis ini pada pelaksanaannya harus melibatkan bukan hanya dari kelompok partai agama di Belanda, namun juga kelompok-kelompok humanis dan liberal. Sampai di sini, kebijakan Politik Etis yang diwarnai dengan misi Kristen dianggap sejalan dan diperlukan sekali dengan misi pengadaban Barat yang hendak dilaksanakan Belanda di tanah jajahan.[4] Misi pengadaban tersebut tak lain bukan lagi bertujuan sebagai politik balas budi namun mengandung maksud lebih dari itu, yaitu mengokohkan hegemoni kolonial di Hindia Timur. Maksud tersebut dilakukan dengan proses abstrak mendekatkan budaya Barat dengan kehidupan pribumi.

Tahun 1901, dimulailah Politik Etis. Meski perluasan pendidikan a la Barat berkembang luas setelah kebijakan itu, namun sebenarnya telah muncul beberapa sekolah a la Barat yang mula-mula jelas terbatas pada kelompok sosial tertentu di tanah jajahan.[5] Perluasan pendidikan gaya Barat yang sekuler ini jelas menggeser pendidikan pribumi yang tradisional dan sudah mengakar kuat. Kekuatan kolonialisme kemudian mengacak-acak tata sosial yang telah dibangun berdasarkan perkembangan pendidikan tradisional di masa lampau, termasuk Islam dengan pesantren-pesantrennya. Pendidikan gaya Barat dianggap lebih menjanjikan karena menawarkan kenaikan kelas pada siapa saja yang mengikutinya. Namun konsekuensinya, pendidikan ini kebanyakan mencetak generasi sekuler yang berafiliasi pada gaya hidup dan pemikiran Barat.

Namun Islam yang telah mengakar kuat kembali mengangkat generasi Islam. Walaupun beberapa tokoh Islam juga mengalami pengalaman pendidikan Barat, namun mereka mampu mentranmisi dan menyintesakan gagasan, kalau juga disebut menjiwakan gagasan Barat dengan ruh Islam. Beberapa lainnya mendapat pengaruh yang lebih kuat dari tradisi pemikiran Islam di tataran internasional. Tradisi pemikiran tersebut saat itu sedang berkembang menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan gagasan perlawanan di dunia Islam melawan imperialisme dan kolonialisme. Ambil satu contoh utama, yakni Pan-Islamisme, yang akan dielaborasi di bawah ini.


[1] Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jilid Kesatu, Bandung: Suryadinasti, 2014, hlm. 282.

[2] Nasihin, Sarekat Islam: Mencari Ideologi, 1924-1945, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 26.

[3] Muhammad Isa Anshory, Mengkristenkan Jawa: Dukungan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Penetrasi Misi Kristen, Karanganyar: Pustaka Lir Ilir, 2013, hlm. 72.

[4] Ibid., hlm. 74.

[5] Nor Hiqmah, op.cit., hlm. 12,

Belum ada komentar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.